Kamis, 13 Desember 2012

Pelayanan Prima Polri


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dihadapkan pada permasalahan internasional berupa keterbatasan personil, kesejahteraan yang masih rendah, keterbatasan peralatan dan materiil, saran dan  prasarana serta anggaran maupun tantangan eksternal yang dihadapi. Dalam pelayanan secara proaktif, transparan, akuntabel dengan berdasarkan kaidah taat hukum, prosedur, dan tata etika sehingga dapat diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan soliditas internal polri. Implementasi ini bertujuan untuk mencapai sasaran revitalisasi polri yaitu mewujudkan pelayanan prima. guna mewujudkan Keamanan Nasional telah menunjukan keberhasilan yang cukup membanggakan, ditandai dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, hal ini menjadi modal awal dalam membangun keikutsertaan masyarakat/ lembaga instansi baik dalam maupun luar negeri sebagai mitra polri.
Sebagai Lembaga Profesi yang melayani kepentingan Publik dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki Etika Profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu sikap mental dan disiplin dari setiap Anggota Polri, terus dibina agar produk-produk pelayanan Polri senantiasa sesuai dengan standard profesi Polri. Pada saat ini masyarakat menghendaki agar Aparatur Pemerintah termasuk Polri, lebih profesional dan meningkatkan kinerja pelayanannya yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta menghindari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan  ini ternyata   tidak   serta merta menyelesaikan  permasalahan  pelayanan  publik  oleh Polri yang selama ini masih belum maksimal. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang begitu pesat, sehingg menjadi tantangan yang semakin berat dan kompleks.
Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polri saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh Polri adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polri yang masih perlu ditingkatkan. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lain misalnya kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas dan lain sebagainya.
Untuk lebih memantapkan kedudukan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi, Polri telah memiliki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan Pembinaan Profesi. Khusus pembinaan profesi diatur dalam pasal 31 s/d 36       dinyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi melalui pembinaan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Sedangkan untuk pembinaan disiplin anggota Polri diatur dalam dalam pasal 27.
Dalam kaitannya dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri, telah diwadahi dalam tugas-tugas kepropaman. Diamanatkan dalam undang-undang tersebut, bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode  Etik  Profesi Polri, sedangkan untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kerja dan moril diadakan peraturan disiplin anggota Polri. Disisi lain undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
Terkait dengan Peran Strategis Satker Propam Polri sebagai salah satu unsur utama fungsi pengawasan Polri khususnya fungsi pengawasan internal, fungsi penegakan hukum yang terkait peraturan disiplin dan kode etik Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat (publik complaint), maka Satker Propam Polri saat ini dan kedepan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polri ke depan, salah satunya menyangkut masalah efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Anggota/PNS Polri.
Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas, maka Satker Propam Polri harus mampu mewujudkan peran sebagai ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja Jajaran. Propam Polri harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja Jajaran dan mengamankan pelaksanaan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai Rencana Strategis Polri,  serta dapat dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga diharapkan melalui implementasi tugas pokok, fungsi dan peran Propam Polri dapat ditumbuh kembangkan kualitas pelayanan Polri dari waktu ke waktu secara sinergis, optimal dan efektif baik di Bidang Preemptif, Preventif dan Represif.
Dalam mengoperasikan peraturan perundang-undangan tersebut, Polri telah melaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah, masih ada anggapan bahwa Polri masih kurang sungguh-sungguh menegakkan hukum internal. Indikasi terlihat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui Sidang Disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik saja. Kesan masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri tersebut,  terjadi karena masyarakat kurang terdapat  informasi atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.
Dalam upaya pemuliaan dan penegakan Etika Profesi Polri, pimpinan dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri maupun Sidang Disiplin. Diharapkan penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri, dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankum diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisasi.

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud
Adapun maksud dari pembuatan makalah ini adalah agar peserta didik mampu membaca serta memahami bagaimana mengimplementasikan pelayanan Prima Polri kepada masyarakat untuk dapat menciptakan citra Polri ditengah masyarakat yang diharapkan dan diimpikan masyarakat. merumuskan / menyusun model pelayanan umum yang prima yang mampu memenuhi
kriteria umum pelayanan prima serta sesuai dengan keinginan pelelangan klien /
masyarakat).

Tujuan
o   Pembuatan makalah ini bertujuan menambah wawasan para pembaca sekaligus saya sebagai peserta didik, untuk mengetahui tugas pokok polisi dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Sudahkah makasimal atau belum dan agar tidak memandang sebelah mata terhadap tugas yang dilaksanakan Polri.
o   Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima pada sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa "pelayanan adalah pemberdayaan". Kalau pada sektor bisnis atau swasta tentunya pelayanan selalu bertujuan atau berorientasi profite atau keuntungan perusahaan. Pelayanan prima sektor publik tidaklah mencari untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik.
1. Mengetahui efektifitas sistem pelayanan eksisting yang sedang berlangsung;
2. Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan masyarakat
3. Menyusun sistem, prosedur dan mekanisme pelayanan prima

1.3 Ruang Lingkup
o   Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).
o   Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran.
o   Pembinaan teknis sistem akuntansi.
o   Rekonsiliasi Realisasi Anggaran yang dananya berasal dari APBN.
o   Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
o   Pemberian dispensasi penggunaan Uang Persediaan bagi Bendahara Pengeluaran sesuai batas yang telah ditentukan.
o   Pemberian pembinaan di bidang perbendaharaan terhadap satker dan KPPN yang berada dalam wilayah kerja.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pelayanan Prima
Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah ”excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Agenda perilaku pelayanan sektor publik (SESPANAS LAN dalam Nurhasyim, 2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah:
a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa.
b. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal.
d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal dan internal. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan umum dapat diartikan memproses pelayanan kepada masyarakat/customer, baik berupa barang atau jasa melalui tahapan, prosedur, persyaratan-persyaratan, waktu dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk mencapai kepuasan sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam organisasi.  Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi.


2.2 Indikator Pelayanan Prima
A. Kesederhanaan dalam artibahwa prosedur/tata cara
Pelayanan.
B. Kejelasan dan kepastian adanya kejelasan dan
kepastian
·         Persyaratan, baik teknis maupun administrasi;
·         Melayani masyarakat secara baik;
·         Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab;
·         Jadwal waktu p e n y e l e s a i a n pelayanan umum;
·         Hak dan kewajiban pemberi maupun penerima pelayanan umum;
·         Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila ada ketidakpuasan
·         pelayanan.
·         Mencegah tindak kriminal di masyarakat
C. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum.
D. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan dll, yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
E. Efisien, dalam arti persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan produk pelayanan umum yang diberikan dan dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan.
F. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/ jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
G. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Pemberian pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat didalam
melaksanakan sebagaimana diungkapkan diatas, ternyata masih banyak pelayanan




2.3 Manfaat Pelayanan Prima
·         Terjalinnya hubungan kepercayaan antara masyarakat dengan polri
·         Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
·         Acuan untuk pelayan, pelanggan atau stakeholders dalam kegiatan
Pelayanan, why, when, with whom, where, & how pelayanan mesti  dilakukan  Acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan, 
·         Terwujudnya rasa aman terhadap masyarakat
·         Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman damai dan tentram

2.4 Proses Perwujudan Pelayanan Prima
Memprioritaskan pelayanan masyarakat dengan terus-menerus menambah pengetahuan mengenai kebutuhan masyarakat dengan jalan mengadakan hubungan baik yang saling menghormati serta memberikan penyelesaian yang tidak memihak, menjaga rahasia pribadi serta cepat dan tepat.
Dalam pelayanan publik hak-hak masyarakat yang perlu dilindungi adalah :
(a). memperoleh pemenuhan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan;
(b). mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
(c) mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
(d). mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan;
(e). memperoleh perlindungan dan advokasi;
(f). memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
(g). mengadukan kepada Penyelenggara, pengawas internal, pengawas eksternal dan DPRD apabila pelayanan yang diberikan Pelaksana tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.





2.5 Tingkat kepercayaan masyarakat kepada polri

            Salah satu yang memperpuruk krisis sampai saat ini adalah buruknya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah terutama di sektor pelayanan publik. Sehingga munculnya sikap, anggapan dan penilaian terhadap pemerintah.Misalnya kesan bahwa birokrasi adalah prosedur yang berbelit-belit dan mempersulit urusan. Adanya Nepotisme, Kolusi dan Korupsi dalam pelayanan sektor publik. Bahkan dalam pelayanan publik muncul jargon "kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah?" atau kalau kita berurusan dengan pelayanan pemerintah, mungkin akan ada penawaran dari aparatur pelayannya, "mau lewat jalan tol atau biasa?".

Menurut Sindonews.com - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri kian merosot. Tidak adanya itikad baik Polri dalam mengungkap kasus penembakan warga Ogan Ilir ditambahkan tersangkutnya petinggi Polri dalam kasus korupsi simulator menambah buruk catatan kepolisian Indonesia.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, tidak ada alasan untuk mempercayai institusi Polri, selama mereka tidak membuka diri terhadap masyarakat.
"Penetapan dua petinggi Polri terkait dengan pengadaan simulator membuktikan hal itu. Polisi masih menyatakan belum ada tersangka. Hanya dalam hitungan hari, KPK memastikan dua petinggi polri sebagai tersangka. Jadi bagaimana kita percaya pada institusi ini?," ujar Ray saat berbincang dengan Sindonews, Rabu 2 Agustus 2012 malam.
Ditambahkan Ray, Polri memiliki pakem untuk membantah setiap tudingan buruk terhadap institusinya. Hal itu terlihat dari kesan ditutup-tutupinya kasus penembakan warga Ogan Ilir dan korupsi petinggi Polri dalam proyek pengadaan simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas).
"Itu gaya lama Polri. Pakem saat mereka terkena kasus. Tapi untuk jangka panjang, hal itu tidak mambantu polisi. Tingkat kepercayaan masyarakat atas mereka jauh merosot. Kalau tak ada keberanian untuk menyatakan bahwa ada tindakan salah yang mereka lakukan, kredibilitas polisi akan (terus) merosot," terangnya. 
Ray berharap, Polri bisa lebih jujur. Karena masyarakat semakin pintar dalam melihat suatu masalah. Seperti yang terjadi dalam setiap kasus agraria misalnya. Hampir setiap kasus yang ditangani polisi selalu mamakan korban jiwa warga.
"Korban penembakan berungkali berjatuhan, khususunya dalam penanganan kasus tanah yang terkait antara pengusaha dengan rakyat. Bersikap jujur penting bagi kepolisian untuk memastikan perbaikan ke dalam. Sekarang ini, apapun argumen polisi akan ditanggapi tidak percaya oleh masyarakat," ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi. Menurutnya dalam kasus penembakan Ogan Ilir maupun korupsi pengadaan simulator, masyarakat menunggu sikap jujur Polri.
"Agar tidak lebih terpuruk citra polisi, setelah terbongkarnya skancdal simulator SIM, tidak ada cara lain bagi Polri kecuali meminta maaf (kepada masyarakat Indonesia)," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, penembakan warga Ogan Ilir itu dipicu sengketa lahan perkebunan tebu antara warga Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, dengan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis. Warga sekitar mengklaim tanah perkebunan tebu itu milik nenek moyang mereka. Sementara pihak perusahaan mengklaim, tanah itu milik mereka dan sudah dibeli.
Tidak adanya kata sepakat antar dua kelompok itu membuat konflik kian meruncing yang berujung pada protes warga. Hilangnya 127 ton pupuk milik PT Perkebunan Nusantara di rayon tiga pada 17 Juli 2012, diduga menjadi alasan bagi perusahaan untuk memanggil satuan Brimob dari Polda Sumsel.
Kemudian anggota Brimob melakukan patroli di kawasan perkebunan. Melihat desanya dimasuki Brimob bersenjata lengkap, warga menghadang dan menanyai anggota Brimob itu. Sempat terjadi adu mulut saat warga menanyai anggota Brimob dan berujung saling lempar batu.
Merasa terancam, anggota Brimob langsung menembaki warga dengan peluru tajam. Peluru itu mengenai kepala seorang bocah berusia 12 tahun Angga bin Darmawan, dan empat warga lainnya. Angga tewas di tempat dengan luka tembak tepat di kepala sebelah kanan.
"Polisi tidak punya alasan hukum dan moral obligation untuk membantah tidak menembaki rakyat di Ogan Ilir. Karena secara hukum di area (konflik) itu hanya polisi (Brimob) yang membawa senjata," terang Adhie.
Lebih lanjut, Adhie menjelaskan, banyak kasus penembakan oleh Brimob di berbagai tempat konflik (agraria) adalah fakta yang sering terungkap. Tapi fakta itu sering juga dibantah polisi. Sehingga secara moral, bantahan polisi (tidak menambak Angga) kehilangan kepercayaan.
‘kinerja Polri yang masih dikeluhkan publik ialah masih kentalnya penyiksaan dan intimidasi ketika menangani masalah. Sepanjang 2011 ada  97 orang tak bersalah ditembak polisi, 19 tewas dan 78 lainnya luka. Mereka menjadi korban kesewenang-wenangan polisi dalam menggunakan senjata api. Di 2012, selama semester pertama, ada 18 kasus penzaliman dilakukan polisi yang melibatkan 34 anggota. Delapan di antaranya kasus salah tembak dan 10 lainnya penyiksaan. Menjadikan salah satu alasn masyarakat kurang mempercayai polri’
Ada pula seseorang yang berkomentar mengenai “tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri” dia memaparkan pendapatnya sebagai berikut : “Ya mungkin saja masyarakat itu ada yang percaya ada yang tidak itu hak mereka karena pendapaat setiap orang itu berbeda, tapi untuk saya pribadipun kurang percaya. Mengapa demikian ? ya lihat saja dari semua kasus yang terjadi yang melibatkan polri salah satu contohnya seperti kasus korupsi yang terkuak oleh KPK dari mulai bank century sampai yang lagi in saat ini kasus simulator sim  belum pernah ada yg tuntas selalu menggantung . malah sampai ada koruptor yang liburan, sembunyi samapi keluar Indonesia bagaimana pengamanannya bisa sampai terjadi seperti itu !
Tapi bukan berarti saya men-judge polisi itu semua sama, tentu tidak karena mungkin saja yang dipiblikasikan dan digembar-gemborkan hanya yang negativ nya saja padahal masih ada diantara mereka yang berlaku jujur dan adil . jangan disamakanlah yang penting kita sebagai pengamat dukung terus polri untuk semakin berubah kearah yang lebih baik dan mengembalikan nama baik polri”


Mengambil dari contoh kasus simulator sim  : Akhir-akhir ini dunia hukum negeri ini disibukkan dengan berita perseteruan antara KPK dan Polri. Perseteruan ini sebenarnya berujung pada usaha pelemahan dan kriminalisasi KPK. Akar masalahnya adalah niat KPK untuk mengungkap kasus korupsi di korlantas.
Ada banyak aksi yang dilakukan oleh Polri yang semuanya berguna untuk melemahkan KPK. Yang terakhir adalah kasus Novel Baswedan, anggota Polri yang sedang bertugas sebagai penyidik KPK. Rakyat sudah tahu bahwa Novel Baswedan ini adalah penyidik KPK yang sedang menangani kasus korupsi simulator SIM di korlantas. Orang sudah kenal sepak terjangnya.
Kehadiran Novel Baswedan dalam menyidik kasus korupsi di korlantas sangat ditakuti oleh jajaran petinggi Polri. Oleh karena itu, dibuatlah sesuatu yang dapat menyingkirkan Novel ini. Sesuatu itu akhirnya didapat di Bengkulu, saat Novel Baswedan bertugas sebagai Kasat Reskrim.

Apakah rakyat percaya?

Sama sekali rakyat tidak percaya kepada polisi. Sekalipun Kapolda Bengkulu sudah menjelaskan kasusnya, meski petinggi Polri Pak Sutarman juga ikut menerangkan dengan menunjukkan bukti, rakyat tidak percaya. Rakyat satu suara: Anda penipu. Ini terlihat dari argumen-argumen yang keluar dari mulut mereka. Sangat jelas bahwa semua itu rekayasa dan rasionalisasi.
Apa yang dilakukan oleh para petinggi Polri ini jelas-jelas merusak citra institusi polisi itu sendiri. Amat sangat disayangkan bahwa citra polisi yang sudah rusak dan jelek di mata masyarakat malah justru semakin dirusak lagi. Dan ironisnya, yang merusakkan citranya itu adalah polisi sendiri. Tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi semakin terjun bebas.
Dan disayangkan juga bahwa polisi sepertinya tidak menyadari hal ini. Malah mereka sibuk membela diri dan membuat argumentasi yang konyol dan bodoh. Mereka berpikir bahwa rakyat Indonesia masih bodoh dan mudah dibodohi.

Sikap membela diri dengan argumentasi konyol dan bodoh juga terlihat dari komentar-komentar pengamat dan pembela polisi, seperti Bapak SisnoAdiwinoto. Apa yang sering dilontarkannya, baik di media cetak maupun di media eletronik, jelas-jelas membuat dirinya bukan sekedar pembela polisi, melainkan sebagai penjilat polisi.
Namun demikian apapun yang mereka komentari kita harus tetap mensyukuri kehadiran polisi sebagai keamanan Negara karena mungkin tanpa kehadiran mereka bisa jadi teroris, penjajat, penjarah pencuri (semua musuh polisi) akan merajalela disetiap pelosok negeri ini, tetap berterimakasih kepada polisi yang mengabdi kan dirinya untuk negara ini tentu mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk negara ini.

BAB III
Kritik dan saran

Kritik
§     Kinerja Polri masih banyak dikeluhkan, reformasi Polri harus konsisten, organisasi Polri sangat tambun.
§      Fungsi kontrol internal tidak berjalan, begitu juga eksternal. Aparat polisi yang melakukan kesewenangan tidak dihukum maksimal. Salah satu contohnya : tes urin yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatra Utara pada pertenghan Juni mengindikasikan 114 polisi terbukti memakai narkoba, tetapi mereka tidak dihukum, hanya dikarantina. Padahal, jika masyarakat yang melakukan pasti diproses dengan tegas.
§  Polri harus menyadari bahwa organisasinya sudah sangat tambun dengan jumlah jenderal mencapai 261 orang.
§  Diharapakan polri akan lebih tegas dalam menangani setiap kasus terutama Korupsi, teroris, dan narkoba
§  memperdayakan dengan berbagai administrasi yang berbelit-belit dan juga dengan berbagai pungutan yang bermacam-macam (seharusnya walaupun pungutan selangit ya...dibarengilah dengan pelayan yang OK).
§    Seharusnya mereka mempunyai acuan atau pedoman yang berkaitan dengan pungutan atau biaya administrasi yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.


Saran
Efektivitas pemolisian masyarakat sangat tergantung pada optimalisasi kontak positif antara petugas polisi dan warga masyarakat. Patroli dengan mobil hanya merupakan salah satu metode untuk memberikan pelayanan kepolisian. Kepolisian dapat pula menambah metode patroli jalan kaki karena dapat menghilangkan isolasi anggota patroli mobil dengan warga masyarakat. Seorang petugas patroli jalan kaki dapat memberikan citra yang lembut. Selain itu, bagi warga masyarakat dalam kesehariannya, akan mudah berhubungan, mendekati, dan berinteraksi dengan polisi. Patroli bersepeda, bersepeda-motor atau berkuda pun akan membuat polisi lebih dekat dengan warga masyarakat.
Penambahan ‘kantor kecil polisi’ atau pos polisi di wilayah tempat anggota polisi bertugas akan dapat pula membantu polisi merasa lebih dekat dengan warga masyarakat. Dengan semakin terdesentralisasinya kehadiran polisi (dan keputusan yang mereka ambil), ini akan membawa pengaruh yang lebih baik terhadap kegiatan-kegiatan perpolisian masyarakat serta upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Ketika warga masyarakat mulai menyadari dan percaya betapa penting kehadiran polisi yang kontinyu dan positif di tengah mereka, berbagai upaya mesti dilakukan untuk mendorong warga agar mereka bersedia memberikan informasi yang relevan. Beberapa hal penting yang dapat dilakukan polisi guna membangun dan menciptakan hubungan baik dan rasa percaya masyarakat pada polisi, antara lain polisi secara intensif berbicara dengan kelompok-kelompok di lingkungan tersebut, berpartisipasi dalam kegiatan warga, bekerja-sama dengan badan-badan sosial, dan turut ambil bagian dalam program yang bersifat edukatif atau rekreatif bagi anak-anak, remaja, pemuda dan perempuan.
Polisi menjadi bagian yang tak terpisahkan (integral) dari kultur masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memberikan umpan balik (feedback) kepada polisi dalam menentukan skala prioritas untuk masa yang akan datang sesuai dengan sumber daya masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini menjadi dasar bagi polisi buat menggali sumber daya tersebut dalam upaya memberantas kejahatan.
Kemitraan dengan masyarakat berarti memiliki perspektif perpolisian yang tidak hanya ditekankan pada penegakan hukum secara tradisional semata. Pandangan yang lebih luas ini diakui memberikan nilai terhadap kegiatan-kegiatan yang membantu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sebuah lingkungan (komunitas).
Selain kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat preemtif dan preventif tadi, dalam kerangka penanganan kejadian, polisi pun dapat menolong korban kecelakaan atau kejahatan; memberikan pertolongan darurat (PPPK); membantu menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga dan di lingkungan masyarakat (kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan penyewa dan pemilik rumah, atau pelecehan ras); bekerja dengan penduduk dan pengusaha setempat untuk meningkatkan kondisi lingkungan; membantu pengaturan lalu-lintas kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan permasalahan parkir; memberikan pelayanan sosial bagi orang yang rentan terhadap kejahatan; melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat; dan memberi contoh sebagai warga negara yang baik (suka menolong, hormat pada orang lain, jujur dan tidak diskriminatif).
Selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tentu yang juga penting ditekanan adalah keharusan adanya alas hukum bagi penerapan dan pengaturan perpolisian masyarakat yang berangkat dari kemitraan polisi dengan masyarakat. Alas hukum itu dapat berupa peraturan setingkat undang-undang atau peraturan di bawahnya –misal surat keputusan menteri atau surat keputusan kepala polisi. Hal ini sangat penting untuk mendukung terselenggaranya sistem kemitraan polisi dengan masyarakat  yang sesuai dengan kearifan lokal, terbuka, aspiratif, dan partisipatif. Dan, kondisi seperti diharapkan akan mempermudah terciptanya masyarakat yang toto tentrem kerto raharjo.
Dengan perbaikan pelayanan sektor publik jelas merupakan kebutuhan yang mendesak, bahwa dalam rangka reformasi administrasi negara, perbaikan pelayanan kepada publik merupakan kunci keberhasilannya. Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintahannya. Adapun kepercayaan adalah awal atau modal kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan.
Adapun pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Baik pelayanan, akan memiliki acuan mengenai mengapa, kapan, dengan siapa, dimana dan bagaimana pelayanan mesti dilakukan.
Saya berharap kepada pemerintah daerah agar memperhatikan pelayanan prima yang bisa membuat masyarakatnya tersenyum puas dengan pelayanan yang di berikan pemerintahnya. Mulailah menjadi pemerintah yang melayani masyarakat bukan menjadi pemerintah yang ingin dilayani oleh masyarakatnya.
Semua polisi, khususnya para petinggi Polri, harus menyadari bahwa masyarakat sekarang sudah tidak bodoh. Sudah tidak jamannya lagi membodoh-bodohi rakyat. Sikap seperti ini justru akan merusak citra polisi sendiri. Polisi harus menyadari bahwa masyarakat sekarang sudah pintar, cerdas dan kritis. Mereka bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Mereka bisa melihat dan membedakan mana yang bersih dan tidak.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar